Majene – Dalam rangka memperkuat sinergitas antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat melalui Bidang Perencanaan Pendapatan dan Teknologi Informasi melakukan kunjungan koordinatif ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Majene, Senin s.d Selasa 23 s.d 24 Juni 2025, terkait optimalisasi penerimaan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) Tahun Anggaran 2025.

Kegiatan ini merupakan bagian dari langkah strategis BPKPD Sulbar untuk menguatkan tata kelola pajak daerah secara terintegrasi, sekaligus mendorong peningkatan PAD dari sektor-sektor potensial yang belum tergarap secara optimal.

Hadir dalam kunjungan tersebut Kasubid Perencanaan Pendapatan, Haeruddin, bersama staf teknis dari bidang terkait. Pertemuan membahas sejumlah hal penting, antara lain konsolidasi data potensi pajak, mekanisme pemungutan dan pelaporan opsen pajak, serta integrasi sistem informasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

Kepala BPKPD Sulbar, Masriadi Nadi Atjo, menyampaikan bahwa penguatan kerja sama antar level pemerintahan merupakan kunci dalam mendorong efektivitas pendapatan daerah.

"Kami mendorong agar pemerintah kabupaten dan provinsi terus bersinergi dalam mengelola potensi pajak daerah, khususnya sektor MBLB. Ini bukan hanya soal peningkatan PAD, tapi juga bentuk kolaborasi yang mendukung pembangunan yang merata dan berkelanjutan," ujar Masriadi.

Senada dengan itu, Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan dan Teknologi Informasi, Faika Kadriana Ishak, menegaskan pentingnya harmonisasi data dan pelaporan sebagai landasan dalam pengambilan kebijakan fiskal yang tepat.

"Kami ingin memastikan bahwa setiap potensi pajak tercatat dengan baik, dikelola secara transparan, dan dilaporkan secara akurat. Kegiatan koordinasi ini adalah bentuk konkret penguatan sinergi fiskal antar daerah," jelas Faika.